STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA

Wiryawan Kresna Wisnu  Brata

doi:10.53947/perspekt.v1i4.191

Penulis

Wiryawan Kresna Wisnu Brata Universitas Muhammadiyah Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i4.191

Kata Kunci:

Komunikasi Politik, Pemerintah, Konflik Papua, Political Communication , Government , Papuan Conflict

Abstrak

Abstrak

Gagasan ini menggambarkan bagaimana peran strategi komunikasi politik pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua yang sudah terjadi begitu lama. Gagasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait penyelesaian konflik Papua. dalam gagasan ini pemerintah belum melihat persoalan-persoalan Papua secara utuh dan bahkan memaksakan tafsiran/simpulan berdasarkan analisanya sendiri. Konsep Dialog Papua-Jakarta merupakan tawaran dari gagasan ini agar pemerintah dapat memotret Papua secara utuh sampai pada lapisan bawah, sehingga tidak ada satu pun aspek yang terlewat baik itu Sosial, Budaya, Ekonomi bahkan aspek Politik. Sehingga diharapkan ke depan Permasalahan-permasalahan Papua dapat terselesaikan dengan baik dan secara berkesinambungan.

Abstract

This idea illustrates the role of the government's political communication strategy in resolving the Papuan conflict that has occurred for so long. This idea is expected to contribute ideas to the government in making policies related to the resolution of the Papuan conflict. In this idea, the government has not looked at the problems of Papua as a whole and has even forced interpretations/conclusions based on its own analysis. The concept of the Papua-Jakarta Dialogue is an offer of this idea so that the government can take a picture of Papua as a whole down to the lower layers, so that no aspect is overlooked, be it Social, Cultural, Economic and even Political aspects. So it is hoped that in the future Papua's problems can be resolved properly and sustainably.

Referensi

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. Princeton University Press. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400874569

Bhakti, I. N. (2005). Hak Menentukan Diri Sendiri Jenis Baru di Papua: Pilihan Antara Kemerdekaan dan Otonomi. Dalam D. F. Anwar (Ed.), Konflik Kekerasan Internal (hlm. 255–256). Obor.

Cholil. (1971). Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat. Puserjarah ABRI–Dephankam.

Deplu RI. (1998). Sejarah Kembalinya Irian Jaya ke Pangkuan Republik Indonesia. Deplu RI.

Elisabeth, A., & Widjojo, M. S. (2004). Pemetaan Peran dan Kepentingan Aktor dalam Konflik di Papua. Lipi.

Irian Barat dari Masa ke Masa, Sejarah MiliterKodam XVIII Tjendrawasih. (1971). Puserjarah ABRI.

Kambai, Y. (2003). Gerakan Papua Merdeka di Bawah Bayang-Bayang Mega-Haz. ELSHAM.

Laporan Tim Pengkajian Komnas HAM tentang Permasalahan HAM di Papua (Wamena dan Wasior). (2003). Komnas HAM.

Matulessy, A. (2003). Gerakan Mahasiswa. Wineka Media.

Osborne, R. (2001). Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat. Elsam.

Pace, R. W., Peterson, B. D., & Burnett, M. D. (1979). Techniques for effective communication. Addison-Wesley.

Pawito. (2008). Penelitian Komunikasi Kualitatif. Lkis Pelangi Aksara.

Susan, N. (2009). Sosiologi Konflik&Isu-Isu Konflik Kontemporer. Kencana Prenada Media Group.

Tebay, N. K. (1999). Orang Papua Menuju Kepunahan. Kelompok Studi Gaise, Keuskupan Bandung dan Lembaga Penelitian Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung.

Uchjana, O. (2001). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Remaja Rosdakarya.

Venus, A. (2007). Manajemen Kampanye: Panduan Teoretis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Simbiosa Rekatama Media.

Widjojo, M. S. (2005). Separatisme—Hak Asasi Manusia – Separatisme: Siklus Kekerasan di Papua, Indonesia. Jurnal HakAsasi Manusia Dignitas, III(1).